PENGHAPUSAN GEDUNG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) OLEH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KABUPATEN KUBU RAYA

Abstract

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi dalam mendeskripsikan secara jelas mengenai implementasi penghapusan asset yang ada di Kabupaten Kubu Raya. Adapun Rumusan masalahnya adalah sebagai berikut : 1)Bagaimana implementasi Penghapusan Gedung DPMPTSP oleh BPKAD Kabupaten Kubu Raya berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016? 2) Bagaimana konsep ekonomi syariah terhadap pengelolaan Aset ? Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi, Adapun limitasi dan pembahasan dalam tesis ini hanya menjelaskan perubahan dan penghapusan aset dari aspek pengambil kebijakan dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik, meskipun demikian tesis ini tidak menjelaskan tentang efektifitas dan efisiensi dari aspek kepuasan masyarakat. Argumentasi penelitian ini bahwa kebijakan penghapusan gedung tidak hanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, namun juga mempertimbangkan kebijakan pimpinan. Pada akhirnya kesimpulan tesis ini adalah 1) Implementasi Penghapusan Gedung DPMPTSP oleh BPKAD Kabupaten Kubu Raya berdasarkan Permendagri Nomor 19 tahun 2016 tentang penghapusan dari daftar barang milik negara sudah sesuai dilaksanakan dan juga sudah sesuai dengan Peraturan Bupati No 66 Tahun 2020. Serta adanya konsep teori efektifitas yakni untuk mencapai tujuan untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan dengan adanya gedung mal pelayanan publik dan efisiensi maksudnya adanya hemat, sederhana dan mudah bila mal pelayanan publik ini sudah bisa di fungsikan .2). konsep prinsip ekonomi syariah terhadap pengelolaan aset yakni adanya prinsip kemanfaatan yaitu memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat sekitar dimana gedung dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dihapuskan dan dijadikan gedung mal pelayanan publik.