Implementasi Program Pe nanggulangan Kemiskinan Oleh Pemerintah Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat di Kota Potianak: Perspektif Ekonomi Syariah

Abstract

SHUFI AT-TAZKIA, 22442001, Implementasi Program Pe nanggulangan Kemiskinan Oleh Pemerintah Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat di Kota Potianak: Perspektif Ekonomi Syariah. Tesis. Program Studi Magister Ekonomi Syariah, Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, Tahun 2026. Kemiskinan merupakan tantangan pembangunan yang kompleks dan multidimensional. Kota Pontianak sebagai ibu kota Provinsi Ka limantan Barat mencatat persentase penduduk miskin sebesar 4,45% pada tahun 2023, dengan penurunan yang berjalan lambat 0,13% dari tahun 2021 ke 2023. Meskipun Pemerintah Kota Pontianak telah mengimplementasikan 10 program penanggulangan kemiskinan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012, pendekatan yang digunakan masih bersifat konvensional dan belum menginte grasikan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang relevan bagi mayori tas penduduk Muslim di Kota Pontianak. Penelitian ini bertujuan un tuk menggambarkan dan mengidentifikasi: Bentuk program pe nanggulangan kemiskinan, implementasi program ditinjau dari prin sip-prinsip ekonomi syariah, dampak program serta peluang dan tan tangan pada penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam pro gram penanggulangan kemiskinan di Kota Pontianak. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan kualitatif deskriptif evaluatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumentasi terhadap Kabid Bantuan dan Jaminan Sosial, PLT. Kasi Pemmas, Kasi Pemberdayaan Masyarakat, dan Masyara kat. Lokasi penelitian di Dinas Sosial Kota Pontianak, Kantor Keca matan Pontianak Barat, Kantor Kecamatan Pontianak Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Hanya lima dari sepuluh program yang ditangani langsung oleh Dinas Sosial Kota Pontianak, yaitu bantuan pangan, kesehatan, modal usaha, bimbingan mana jemen usaha, dan pemasaran hasil produk, sedangkan lima program xi lainnya didelegasikan kepada dinas terkait, sehingga penanganan kemiskinan bersifat lintas sektoral dan koordinasi antar dinas masih perlu diperkuat. 2) Implementasi program secara umum telah menc erminkan prinsip keadilan substantif melalui penentuan sasaran ber basis sistem desil kesejahteraan, serta mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran, meskipun kesesuaian dengan prinsip ekonomi syariah tersebut terjadi secara tidak disengaja ka rena regulasi yang digunakan masih sepenuhnya konvensional. 3) Program penanggulangan kemiskinan memberikan dampak positif terhadap peningkatan IPM melalui membaiknya akses kesehatan, berkurangnya angka putus sekolah, dan meningkatnya kemandirian ekonomi penerima manfaat, serta dampak non-material berupa pen ingkatan kepercayaan diri sebagai fondasi pengentasan kemiskinan jangka panjang. 4) Peluang integrasi prinsip ekonomi syariah sangat besar, didukung mayoritas penduduk Muslim dan keberadaan lem baga zakat aktif seperti BAZNAS, Dompet Ummat, dan Rumah Za kat, namun masih terkendala regulasi konvensional, keterbatasan SDM, dan sistem penyaluran yang belum berbasis syariah, sehingga diperlukan komitmen lebih kuat dari pemerintah untuk mengopti malkannya secara komprehensif.