Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) Di Desa Sukamaju Kec.Mentebah Kab.Kapuas Hulu

Abstract

Muhammad Abdillah (11912017). Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) Di Desa Sukamaju Kec. Mentebah Kab. Kapuas Hulu. Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, 2026. Idealnya, pernikahan menuntut adanya keseimbangan pemenuhan hak dan kewajiban antara suami istri baik secara lahir maupun batin. Namun, fenomena di Desa Sukamaju menunjukkan banyak pasangan suami istri harus menjalani hubungan jarak jauh (Long Distance Marriage) karena suami memutuskan menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia akibat desakan ekonomi. Hal ini memunculkan kesenjangan antara tuntutan syariat terkait pemenuhan nafkah batin dan pengasuhan bersama dengan realitas di lapangan di mana suami tidak dapat hadir secara fisik dalam jangka waktu yang lama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemenuhan hak dan kewajiban sebagai suami dan istri dalam keluarga PMI di wilayah perbatasan tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (empirical legal research) dengan pendekatan kualitatif. Sumber data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan keluarga PMI dan dokumentasi di Desa Sukamaju. Teknik analisis data mengacu pada teori Miles, Huberman, dan Saldana yang meliputi kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, serta divalidasi menggunakan teknik member check. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan kewajiban suami mengalami pergeseran prioritas, di mana aspek materil (nafkah zahir) menjadi fokus mutlak melalui pengiriman gaji, sementara kewajiban immateril seperti nafkah batin, pendampingan fisik, dan perhatian terhadap ibadah istri sering terabaikan atau bahkan tidak terpenuhi. Di sisi lain, kewajiban istri bertransformasi dari pelayanan fisik (khidmah) menjadi penjagaan kehormatan diri (hifz al-ghaib) dan harta suami, namun istri harus menanggung beban ganda (double burden) dengan mengambil alih peran pengasuhan anak sepenuhnya serta bekerja mencari nafkah tambahan akibat ketidakpastian kiriman uang suami. Penelitian ini menyimpulkan bahwa status PMI menciptakan kompromi pragmatis di mana stabilitas ekonomi keluarga diprioritaskan di atas kehadiran fisik dan keharmonisan batin, yang menuntut adanya kepercayaan tinggi dan komunikasi intensif sebagai upaya menjaga keutuhan rumah tangga.