Pandangan tokoh agama di desa Aris Kecamatan Capkala Kabupaten Bengkayang terhadap penunjukan Wali nikah yang tidak sesuai urutan dalam pernikahan siri

Abstract

Muhamad Syahrul Hikam (12112057), Pandangan Tokoh Agama di Desa Aris Kecamatan Capkala Kabupaten Bengkayang terhadap Penunjukan Wali Nikah yang Tidak Sesuai Urutan dalam Pernikahan Siri. Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, 2025. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pandangan tokoh agama di Desa Aris Kecamatan Capkala Kabupaten Bengkayang terhadap penunjukan wali nikah dalam pernikahan siri yang tidak sesuai urutan di Desa Aris Kecamatan Capkala Kabupaten Bengkayang. Penelitian ini membahas pandangan tokoh agama di Desa Aris, Kecamatan Capkala, Kabupaten Bengkayang terhadap praktik penunjukan wali nikah dalam pernikahan siri yang tidak sesuai dengan urutan wali sebagaimana diatur dalam syariat Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Permasalahan muncul ketika terdapat sebuah pernikahan siri yang dilaksanakan di masyarakat setempat dengan menggunakan wali yang lebih jauh jarak kekerabatannya, padahal wali yang lebih berhak masih ada dan memenuhi syarat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tiga tokoh agama setempat, sedangkan data sekunder berasal dari literatur fikih, peraturan perundang-undangan, dan dokumen terkait. Analisis dilakukan secara deskriptifkualitatif melalui proses reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya perbedaan pandangan tokoh agama terkait penunjukan wali nikah yang tidak sesuai urutan. Sebagian berpegang pada ketentuan syariat yang menuntut urutan wali secara ketat, sementara sebagian lainnya lebih fleksibel selama wali yang dipakai masih termasuk wali nasab dan dianggap membawa kemaslahatan. Dan terkait penunjukan wali nikah menurut tokoh agama di Desa Aris harus memenuhi syarat syar'i utama: laki-laki, Muslim, baligh, dan berakal sehat. Sebagian tokoh agama menambah syarat adil, namun sebagian tokoh agama ada yang tidak menjadikan adil menjadi syarat wali nikah. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam kajian hukum keluarga Islam serta memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya penunjukan wali nikah sesuai dengan ketentuan syariat agar tidak menimbulkan persoalan hukum dan sosial di kemudian hari.