ANALISIS YURIDIS TERHADAP MARITAL RAPE PERSPEKTIF FIQIH MUNAKAHAT DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Abstract

Juwairiyah (11912061), “Analisis Yuridis Terhadap Marital Rape Perspektif Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, pada tahun 2025. Isu kekerasan seksual dalam rumah tangga, khususnya marital rape (pemerkosaan dalam pernikahan), merupakan masalah kompleks yang melibatkan dimensi agama dan hukum positif. Perdebatan muncul dari tafsir hak dan kewajiban suami istri dalam Islam versus perlindungan hak asasi manusia dan kesetaraan gender. Penelitian ini fokus pada dua kerangka regulasi utama yang mengatur perilaku tersebut, yakni Fiqih Munakahat dan UU PKDRT, untuk memberikan pemahaman yuridis komprehensif. Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) mengetahui perspektif fiqih munakahat tentang marital rape; 2) menganalisis perspektif UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) terhadap marital rape. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (penelitian kepustakaan) dengan pendekatan yuridis-normatif dan konseptual. Sumber data primer adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan peraturan terkait. Sumber data sekunder meliputi kitab-kitab Fiqih Munakahat, buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terkait. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi, dan teknik analisis data adalah analisis isi (content analysis) secara deskriptif kualitatif untuk menarik kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1). Perspektif fiqih munakahat secara tegas menolak marital rape karena tindakan pemaksaan seksual terhadap istri melanggar prinsip fundamental mu‘asyarah bil ma‘ruf (bergaul dengan cara yang patut) dan dikategorikan sebagai dhirar (kemudaratan) atau dhulm (kezaliman) yang menghilangkan tujuan pernikahan. Pelanggaran ini berimplikasi langsung pada hak istri mengajukan fasakh (pembubaran nikah) di pengadilan guna menjamin hifz an- nafs (perlindungan jiwa dan raga) sebagai bagian dari Maqashid Syariah. 2). Perspektif UU PKDRT secara eksplisit mengakui marital rape sebagai tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga (Pasal 8 huruf c), diancam pidana penjara maksimal 12 tahun dan denda maksimal Rp36.000.000,00 (Pasal 46). Implementasinya terkendala kuatnya budaya patriarki yang menormalisasi hak seksual suami, stigma sosial yang menghambat korban melapor (delik aduan), dan kurangnya perspektif keadilan gender pada aparat penegak hukum.