Pengaruh Poligami Terhadap Keharmonisan Keluarga Perspektif Hukum Kelurga Islam

Abstract

Nurul Faricha (12112073). Pengaruh Poligami Terhadap Keharmonisan Keluarga Perspektif Hukum Kelurga Islam (Studi Kasus Di Desa mega Timur, Kecamatan Sungai Ambawang).Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam Negeri (IAIN) Pontianak. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui hak dan kewajiban pasangan poligami di Desa Mega Timur Kecamatan Sungai Ambawang; 2) Menganalisis keharmonisan pasangan poligami di Desa Mega Timur perspektif hukum keluarga Islam. Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif,dan jenis Penelitian hukum empiris. Sumber data yang digunakan ialah. 1) sumber data primer pasangan poligami,dan tokoh agama.2) sumber data sekunder buku,jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan Penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah wawancara, observasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Sedangkan Teknik dalam menganalisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan Kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Hak dan Kewajiban pasangan poligami di Desa Mega Timur Kecamatan Sungai Ambawang mengutamakan prinsip keadilan sebagai dasar dalam pemenuhan hak dan kewajiban pasangan poligami. Namun, praktik di lapangan menunjukkan adanya ketimpangan, terutama istri pertama yang sering merasa kurang mendapat perhatian, baik dalam nafkah maupun waktu, dibandingkan istri kedua. Komunikasi yang tidak seimbang dan kecenderungan suami berpihak pada istri kedua memperburuk ketidakpuasan istri pertama, sehingga potensi konflik meningkat. Meskipun hukum Islam menuntut keadilan, implementasinya masih terkendala oleh dinamika hubungan, ekonomi, dan psikologis; 2) Keharmonisan pasangan poligami di Desa Mega Timur perspektif Hukum Keluarga Islam hanya bisa terwujud jika suami berlaku adil dari segi pangan,papan dan sandang, dan mengikuti prosedur izin resmi dari Pengadilan Agama. Namun, praktik dilapangan poligami di lakukan tanpa izin resmi dari Pengadilan Agama yang menyebabkan rendahnya pengawasan dan ketidakadilan, sehingga menimbulkan konflik dan ketidakharmonisan. Keberhasilan keharmonisan tergantung pada kesadaran hak dan kewajiban semua pihak serta dukungan lembaga hukum dan agama. Karena rendahnya kesadaran hukum dan kendala budaya, diperlukan edukasi, pengawasan, dan peran aktif tokoh agama serta pemerintah untuk mewujudkan poligami yang harmonis sesuai syariat dan hukum.