PERWALIAN ANAK LUAR NIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN PONTIANAK SELATAN, KOTA PONTIANAK

Abstract

Dimas Renaldi (11912028). Perwalian anak di luar nikah di Indonesia, khususnya di Kota Pontianak, seringkali menghadapi berbagai tantangan, terutama karena dalam Islam, orang tua dari anak di luar nikah tidak dapat menjadi wali untuk anaknya. Penelitian ini berfokus pada Kantor Urusan Agama (KUA) Pontianak Selatan, yang memegang peran penting dalam menangani kasus perwalian anak di luar nikah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan hukum empiris, dengan data primer yang diperoleh dari kepala KUA, penghulu, dan staf KUA Pontianak Selatan. Adapun tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui proses perwalian Anak Luar Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak dan mengetahui bagaimana Peran Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pontianak Selatan dalam Identifikasi Calon Pengantin Wanita. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perwalian anak di luar nikah di KUA Kecamatan Pontianak Selatan melibatkan penggunaan wali hakim dan memerlukan dua sesi atau nikah ulang. Dokumen pernikahan yang diperlukan untuk anak di luar nikah sama dengan dokumen pada umumnya dan verifikasi dilakukan dengan mencocokkan akta kelahiran anak dengan buku nikah orang tua. Proses ini melibatkan kepala KUA, penghulu, calon pengantin, dan kedua orang tua dalam verifikasi. Tantangan utama terletak pada kejujuran dan kurangnya pengetahuan orang tua calon pengantin, serta mekanisme penetapan setelah verifikasi yang dilakukan oleh wali hakim. Selain itu, peran kepala KUA dalam identifikasi calon pengantin wanita meliputi: verifikasi berkas, identifikasi dan penetapan kebijakan, monitoring proses identifikasi agar akurat, serta fasilitasi kasus anak di luar nikah. Kepala KUA berperan kunci dalam memastikan kelancaran dan keakuratan proses perwalian di KUA.