Faktor Penentuan Wali Hakim Dalam Proses Akad Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak

Abstract

EKA FISKIA AMELIA, Faktor Penentuan Wali Hakim Dalam Proses Akad Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak: Program Studi Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syahsiyyah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, Tahun 2024. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa prosedur dan syarat penentuan wali hakim dalam proses akad nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak untuk mengevaluasi faktor-faktor yang membolehkan penggunaan wali hakim dalam perspektif hukum Islam. Peneliti ini menggunakan pendekatan normatif empiris dengan metode deskriptif kualitatif, dan data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil peneliti menunjukan bahwa KUA Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak mengikuti Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, di mana wali hakim diperlukan apabila wali nasab tidak ditemukan, enggan menikahkan, atau tidak memenuhi syarat. Proses penunjukan wali wakim dilakukan melalui verifikasi menyeluruh untuk memastikan ketidak hadiran atau ketidak mampuan wali nasab.Wali hakim ditunjuk berdasarkan kriteria tertentu dan memiliki otoritas untuk menikahkan apabila tidak ada wali nasab yang sah. Analisis hukum Islam menunjukkan bahwa praktik penggunaan wali nasab dan menggunakan wali hakim haya sebagai alternatif terakhir.