Implementasi Sistem Rahn Pada Pegadaian Syariah Terhadap Wanprestasi Nasabah Perspektif Hukum Positif dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Pegadaian Syariah Pontianak)

Abstract

Muhammad Bagas Haditiya (11904072). Implementasi Sistem Rahn Pada Pegadaian Syariah Terhadap Wanprestasi Nasabah Perspektif Hukum Positif dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Pegadaian Syariah Pontianak). Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, 2024. Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1 Mengetahui serta menganalises proses penyelesaian Nasabah yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian Rahn di Pegadaian Syariah Cabang Pontianak, dan 2 Mengetahui penyelesaian wanprestasi didalam Peraturan Perundang-Undangan yaitu Hukum Positif dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap kasus wanprestasi nasabah. Adapun Metode penelitian ini menggunakan penelitian Kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif. Untuk sumber data menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara kepada Menager Rahn, dan Pakar Hukum Positif dan Pakar Hukum Islam, sedangkan data sekunder peneliti peroleh dari KUHperdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, serta jurnal dan internet yang relevan dengan rahn dan penyelesaian sengketa wanprestasi. Teknik Pengumpulan data peneliti menggunakan dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1. Proses dalam penyelesaian wanprestasi nasabah di Pegadaian Syariah Pontianak menggunakan tiga proses penyelesaian yaitu Pertama, dengan memberikan peringatan kepada nasabah apabila sudah masuk jatuh tempo dalam pelunasan hutangnya (somasi) Kedua, penyelesaian secara non litigasi yaitu dengan melakukan musyawarah antara pemberi rahn dan penerima rahn, Ketiga penyelesaian secara litigasi penyelesaian dengan melakukan gugatan kepada Pengadilan sesuai domisili para pihak untuk menyelesaiakan permasalahan wanprestasi. 2. Proses dalam penyelesaian sengketa Wanprestasi nasabah pada Pegadaian Syariah Cabang Pontianak sudah sesuai dengan ketentuan mengenai penyelesaian wanprestasi yang diatur dalam Hukum Positif KUHPerdata 1238 tentang Somasi, 1156 penyelesaian wanprestasi secara litigasi, 1320 kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan masalah secara musyawarah, pasal dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu 403 angka 1 mengatur tentang Somasi, 404 penyelesaian secara litigasi, 395 kesepakatan para pihak para pihak untuk menyelesaikan secara musyawarah.