Penerapan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 17 Tahun 2021 dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di Institut Agama Islam Negeri Pontianak

Abstract

MUHAMAD RAHIMI, NIM 22342007, Penerapan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 17 Tahun 2021 dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di Institut Agama Islam Negeri Pontianak (Perspektif Maqasidi Syariah). Tesis. Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, 2025. xix + 114 halaman. Reformasi birokrasi melalui penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 17 Tahun 2021 merupakan upaya strategis pemerintah untuk menciptakan birokrasi yang efektif, efisien, dan berbasis kinerja. Namun, implementasi kebijakan ini di IAIN Pontianak menimbulkan beragam respons dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), terutama terkait kesejahteraan yang dirasakan pasca perubahan jabatan. Tesis ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana penerapan kebijakan tersebut, dampaknya terhadap kesejahteraan PNS dari sisi ekonomi dan psiko-sosial, serta bagaimana nilai-nilai maqasid syariah memaknai dampak tersebut. Jenis penelitian ini adalah mixed methods dengan desain exploratory sequential. Data kualitatif diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap pimpinan dan pegawai, sedangkan data kuantitatif dikumpulkan melalui survei daring dengan total sampling terhadap 24 PNS terdampak kebijakan. Analisis data dilakukan menggunakan teknik tematik untuk kualitatif dengan bantuan NVivo 12, serta statistik deskriptif untuk kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah Muhamad Rahimi xi disertai sosialisasi memadai, menyebabkan kepastian peran dan persepsi positif terhadap kesejahteraan. Secara ekonomi, perubahan tunjangan tidak selalu proporsional terhadap beban kerja. Dilihat dari perspektif Maqasid syariah, penerapan ini menunjukkan perlunya pendekatan keadilan distributif, maslahat, dan perlindungan harta (hifz al-mal). Tesis ini menyimpulkan bahwa kebijakan ini mendukung kesejahteraan berkelanjutan namun tetap perlu evaluasi berbasis nilai-nilai Islam.