Fenomena Penolakan Poligami Oleh Muslimah Dengan Alasan Tidak Mau Berbagi Suami Perspektif MUI Kabupaten Sanggau

Abstract

Arsyaf Khan (11912025), Penolakan Poligami Oleh Muslimah Dengan Alasan Tidak Mau Berbagi Suami Perspektif MUI Kabupaten Sanggau. Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, 2025. Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui pandangan MUI Kabupaten Sanggau terhadap penolakan poligami dengan alasan tidak mau berbagi suami. 2) Untuk mengetahui implikasi dari penolakan poligami oleh Muslimah dengan alasan tidak mau berbagi suami menurut MUI Kabupaten Sanggau. Peneliti menggunakan jenis penelitian socio-legal dengan metode kualitatif. Sumber data menggunakan data primer berupa wawancara dengan pengurus MUI Kabupaten Sanggau. Sedangkan data sekunder berupa buku dan artikel yang membahas tentang poligami dan hukum positif tentang perkawinan di Indonesia. Teknik pengumpulan data adalah observasi dan wawancara. Dalam Teknik analisis data, peneliti melakukan reduksi data, penyajian data, dan Kesimpulan. Kemudian data tersebut diperiksa keabsahannya menggunakan member check. Hasil penelitian menunjukkan 1) MUI Kabupaten Sanggau menegaskan bahwa penolakan poligami dengan alasan tidak mau berbagi suami oleh muslimah tidak bertentangan dengan syariat Islam maupun hukum positif. Dalam perspektif Islam, poligami hanya diperbolehkan jika syarat keadilan dapat terpenuhi, sebagaimana dinyatakan dalam Surah An-Nisa ayat 3 dan 129. Namun, keadilan sempurna sangat sulit diwujudkan, sehingga perempuan memiliki hak untuk menolak poligami jika praktik tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan atau penderitaan dalam rumah tangga. Dalam hukum positif, Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan bahwa Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak pihak yang bersangkutan. Penolakan perempuan terhadap poligami dapat dilakukan melalui persetujuan atau keberatan yang diakui oleh hukum, sebagai bentuk perlindungan hak istri dalam menjaga keadilan rumah tangga. 2) Penolakan poligami oleh muslimah memiliki implikasi hukum yang signifikan dalam Islam dan hukum positif Indonesia. Dalam hukum Islam, kaidah “La Dharar wa La Dhirar” dan “Al-Masyaqqah Tajlibu At-Taysir” memberikan landasan bahwa tindakan yang membahayakan atau menimbulkan kesulitan tidak boleh dibiarkan. Jika poligami menyebabkan ketidakadilan atau kesulitan bagi istri, maka penolakan tersebut sah menurut hukum Islam. Dalam hukum positif, Pasal 58 ayat (1) KHI menyatakan bahwa suami yang hendak berpoligami wajib mendapatkan dari izin istri, yang menilai apakah syarat keadilan dan kemampuan nafkah terpenuhi. Serta diperkuat oleh Pasal 4 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mana poligami bisa dilakukan apabila memperoleh izin istri dan memperoleh izin dari Pengadilan. Apabila seorang istri merasa dirugikan oleh poligami, ia dapat mengajukan gugatan fasakh atau perceraian melalui Pengadilan Agama. Dengan demikian, hukum Islam dan hukum positif memberikan perlindungan bagi perempuan untuk menolak poligami demi menjaga keadilan dan kesejahteraan rumah tangga.