TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK SEBAGAI SYARAT UNTUK MENDAPATKAN SURAT PENGANTAR NIKAH DI KOTA PONTIANAK

Abstract

Saudi Jaya Saputra (12012095). Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Peraturan Wali Kota Pontianak Sebagai Syarat untuk Mendapatkan Surat Pengantar Nikah di Kota Pontianak. Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak. Ada tiga tujuan penelitian ini adalah pertama untuk mendeskripsikan ketentuan PBB sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan surat pengantar nikah, kedua untuk mendeskripsikan pelaksanaan peraturan tentang kewajiban pelunasan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) sebagai syarat untuk mendapatkan surat pengantar nikah, ketiga untuk mendeskripsikan tujuan peraturan yang menetapkan pelunasan PBB sebagai syarat untuk mendapatkan surat pengantar nikah dalam perspektif maqashid syariah. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi, yaitu penelitian lapangan dengan sumber data menggunakan wawancara terhadap Lurah Kecamatan Pontianak Kota, Pegawai Biro Hukum Kantor Wali Kota Pontianak yaitu Bapak Drs. Zulkarnain, M.Si, Anggota Legislatif Kota Pontianak yaitu dari Partai Kebangkitan Bangsa atas nama Bapak Alpian Aminardi, SH., MH dan 5 orang pasangan yang telah menikah pada Tahun 2024 yang berada di Kecamatan Pontianak Kota. Teknik analisis data melakukan reduksi data, display data verifikasi, penyimpulan data dan Kesimpulan. Adapun hasil penelitian ini pertama, kebijakan PBB sebagai syarat surat pengantar nikah mendorong masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajak, termasuk pasangan non-warga Kota Pontianak yang harus menunjukkan bukti pelunasan PBB. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan kepatuhan pajak dan kontribusi terhadap PAD, sebagai langkah administratif untuk memastikan kewajiban pajak dipenuhi, kedua,Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 28 Tahun 2016 bertujuan meningkatkan kepatuhan pajak dan penerimaan daerah. Peraturan ini meningkatkan kesadaran masyarakat, dengan dasar hukum yang kuat, mendukung kemaslahatan masyarakat, dan pembangunan daerah, ketiga, penetapan pelunasan PBB sebagai syarat surat pengantar nikah sesuai maqashid syariah bertujuan memastikan pemenuhan kewajiban pajak. Kebijakan ini mendukung prinsip hifdzul mal dan istihsan, serta telah memperoleh legitimasi hukum, memperbaiki tata kelola keuangan daerah, dan mendukung kesejahteraan bersama.