PERAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN BENGKAYANG DALAM MENENTUKAN SAKSI NIKAH YANG ADIL

Abstract

Kehadiran saksi merupakan salah satu syarat sahnya suatu perkawinan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 26 KHI, saksi wajib menghadiri akad nikah, menyaksikannya, dan menandatangani surat nikah saat itu juga. Orang Islam, dewasa, sehat jasmani, dan tidak tuli dapat diajukan sebagai saksi akad nikah berdasarkan Pasal 25 KHI. Tidak ada penjelasan khusus mengenai saksi nikah yang adil dalam KHI, sehingga tidak ada syarat sahnya saksi yang adil dalam KHI maupun UU No. 1 Tahun 1974, meskipun dikalangan ulama berpendapat tentang definisi saksi yang adil. Peneliti mengklaim bahwa beberapa konsep Imam Mazhab belum sepenuhnya terpenuhi ketika dipraktikkan. Ini menimbulkan pertanyaan apakah pernikahan itu ideal atau tidak. Jika dikaitkan dengan Kantor Urusan Agama (KUA) yang mandatnya memberikan sahnya perkawinan, KUA harus memiliki landasan yang jelas mengenai standarisasi saksi yang adil, bukti yang jelas ini adalah Peran kepala KUA Kabupaten Bengkayang Kabupaten Sungai Raya. Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Sumber data penelitian yaitu: data primer dan data skunder. Tekhnik pengumpulan data yang digunakan yaitu: wawancara dan dokumentasi. Tekhnik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan member check. Dan yang terakhir pada tekhnik analisis data yaitu: reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) peran Kepala KUA dalam menentukan saksi adil yaitu dengan menitik beratkan pada saksi yang adil melalui fisik yang agamis kemudian dilanjutkan dengan memverifikasi data KTP saksi. 2) Untuk mengetahui kriteria saksi adil kepala KUA melihat dari identitasnya yang nampak secara fisik yaitu: Agama, cara berpakaian dan prilakunya.