JUAL BELI MISTERY BOX SHOPEE MENURUT MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Abstract

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Pelaksanaan jual beli mistery box di marketplace shopee; 2) Pandangan hukum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Barat terhadap transaksi jual beli mistery box di marketplace shopee. Jenis penelitian ini adalah hukum empiris dengan pendekatan kualitatif dengan analisis dekskriptif. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber primer dan sumber sekunder, yaitu: 1) Sumber primer yakni komisi fatwa (MUI) Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, marketplace shopee, dan media youtube; 2) Sumber sekunder berupa literatur yang berkaitan dengan tema penelitian jual beli mistery box marketplace shopee menurut Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Barat berupa jurnal, artikel, dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian yaitu jual beli mistery box. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan dalam menganalisis data, peneliti menggunakan metode reduksi data, penyajian data, verifikasi data, kemudian untuk menguji keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi. Berdasarkan analisis yang dilakukan, peneliti menghasilkan kesimpulan yaitu: 1) Praktik jual beli mistery box marketplace shopee adalah adalah membeli kotak/paket yang dalam penjualan nya pembeli tidak mengetahui isi dari paket/kotak mistery box secara pasti sampai pembeli mendapatkan produk tersebut 2) Praktik jual beli mistery box di marketplace shoppe menurut Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Barat adalah haram, karena mengandung unsur penipuan atau gharar, selanjutnya jual beli mistery box terdapat unusr maysir, objek jual beli yang tidak adanya transparansi dan ketentuan jual beli sepihak yaitu tidak ada khiyar dalam jual beli. Dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Barat menilai jual beli mistery box adalah jual beli yang batal sehingga akad jual beli mistery box adalah tidak sah menurut pandangan hukum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Barat.