AKUNTABILITAS PENYALURAN BANTUAN SOSIAL PROGRAM KELUARGA HARAPAN PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN KUBU RAYA

Abstract

Penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) adalah penyelenggaraan pemerintah yang dilaksanakan sesuai dengan kebijakan pemerintahan dengan mengikuti prinsip-prinsip Good Governance. Good Governance diartikan sebagai perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satu pelaksanaan program pemerintah adalah Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Program Keluarga Harapan adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Program ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial yang merupakan salah satu instansi pemerintah yang bergerak dibidang sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas penyaluran dana bantuan program keluarga harapan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Adapun sumber data terdiri data primer dan data sekunder. Cara pengumpulan data melalui penelitian lapangan dengan teknik pengumpulan secara observasi, wawancara, dokumentasi, studi pustaka dan triangulasi data. Teknik analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pelaksanaan PKH di Kabupaten Kubu Raya telah memenuhi Akuntabilitas indikator basis operasional, akuntabilitas internal, akuntabilitas eksternal, subjek urusan, mekanisme dan konsekuensi, namun akuntabilitas tersebut belum terlaksana pada indikator kriteria karena kurang cepat dalam hal penanganan pemberhentian Keluarga Penerima Manfaat yang seharusnya tidak menerima bantuan ternyata tetap menerima bantuan. Ketidaktepatan sasaran ini dikarenakan data yang diperoleh dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial tidak dapat diubah oleh petugas Program Keluarga Harapan karena penghentian kepesertaan yang menjadi kewenangannya adalah pemangku wilayah.