Abstract:
Paradigma pengelolaan perguruan tinggi saat ini lebih banyak dilakukan
secara Top Down oleh pimpinan peguruan tinggi tanpa memperhatikan kebutuhan
Stakeholders sebagai penerima jasa yang diberikan. Pada level lower management,
hanya melaksanakan rencana yang ditetapkan oleh pimpinan tertinggi. Model
pengelolaan perguruan tinggi yang berbasis kebijakan pimpinan dengan tanpa
membuat analisis kebutuhan Stakeholders tentu saja akan menimbulkan persoalan,
terutama bagi para mahasiswa, tenaga kependidikan, dosen dan para pengguna
lulusan (external Stakeholders). Persoalan tersebut timbul karena output dari
program dan layanan yang disediakan tidak sesuai dengan kebutuhan para
Stakeholders sebagai user yang merasakan langsung manfaat dan dampak dari
pelayanan serta kebijakan perguruan tinggi.
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model pengelolaan
perguruan tinggi yang selama ini dilakukan secara Top Down berdasarkan
keputusan dan kebijakan manajemen puncak dan dilaksanakan oleh unit-unit
pelaksana, menjadi pengelolaan yang dilakukan secara Bottom Up, setiap keputusan
dilakukan melalui analisis mendalam dengan mempertimbangkan masukan dan
saran pihak-pihak yang berkepentingan dengan produk dan layanan perguruan
tinggi, baik internal (mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan) maupun eksternal
(pengguna lulusan) menggunakan pendekatan Analytic Hierarchy Process (AHP).
Model keputusan yang dihasilkan dari penelitian ini adalah: Keterbukaan
Informasi Publik (Transparansi) dapat dilakukan dengan cara pengadaan Bank
Data, Sistem informasi dan Website karena dinilai sama-sama penting oleh
stakeholder. Guna mewujudkan pertanggungjawaban pengelolaan Jurusan terkait
pengelolaan keuangan, SDM dan Sarana Prasarana, alternative keputusan yang
harus diambil adalah melakukan monitoring, evaluasi dan audit. Untuk
mewujudkan kemandirian dekanat (fakultas) dan Jurusan pengambilan keputusan
dan pelaksanaan tupoksi menjadi prioritas yang sama-sama penting. Dalam
mewujudkan tanggung jawab pengelolaan, alternatif keputusan yang prioritas
adalah membuat aturan dan melaksanakan tridharma perguruan tinggi sama-sama
penting dan menjadi prioritas utama. Untuk mewujudkan tata kelola jurusan yang
memperhatikan kesetaraan dan kewajaran kepada para stakeholder, alternative
keputusan yang harus diambil adalah pengembangan pegawai dan pemberian
kesempatan untuk berkarir di IAIN Pontianak.
