Model Pendukung Keputusan Tata Kelola Program Studi Berbasis Kebutuhan Stakeholders dengan Pendekatan Analytic Hierarchy Process

Abstract

Paradigma pengelolaan perguruan tinggi saat ini lebih banyak dilakukan secara Top Down oleh pimpinan peguruan tinggi tanpa memperhatikan kebutuhan Stakeholders sebagai penerima jasa yang diberikan. Pada level lower management, hanya melaksanakan rencana yang ditetapkan oleh pimpinan tertinggi. Model pengelolaan perguruan tinggi yang berbasis kebijakan pimpinan dengan tanpa membuat analisis kebutuhan Stakeholders tentu saja akan menimbulkan persoalan, terutama bagi para mahasiswa, tenaga kependidikan, dosen dan para pengguna lulusan (external Stakeholders). Persoalan tersebut timbul karena output dari program dan layanan yang disediakan tidak sesuai dengan kebutuhan para Stakeholders sebagai user yang merasakan langsung manfaat dan dampak dari pelayanan serta kebijakan perguruan tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model pengelolaan perguruan tinggi yang selama ini dilakukan secara Top Down berdasarkan keputusan dan kebijakan manajemen puncak dan dilaksanakan oleh unit-unit pelaksana, menjadi pengelolaan yang dilakukan secara Bottom Up, setiap keputusan dilakukan melalui analisis mendalam dengan mempertimbangkan masukan dan saran pihak-pihak yang berkepentingan dengan produk dan layanan perguruan tinggi, baik internal (mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan) maupun eksternal (pengguna lulusan) menggunakan pendekatan Analytic Hierarchy Process (AHP). Model keputusan yang dihasilkan dari penelitian ini adalah: Keterbukaan Informasi Publik (Transparansi) dapat dilakukan dengan cara pengadaan Bank Data, Sistem informasi dan Website karena dinilai sama-sama penting oleh stakeholder. Guna mewujudkan pertanggungjawaban pengelolaan Jurusan terkait pengelolaan keuangan, SDM dan Sarana Prasarana, alternative keputusan yang harus diambil adalah melakukan monitoring, evaluasi dan audit. Untuk mewujudkan kemandirian dekanat (fakultas) dan Jurusan pengambilan keputusan dan pelaksanaan tupoksi menjadi prioritas yang sama-sama penting. Dalam mewujudkan tanggung jawab pengelolaan, alternatif keputusan yang prioritas adalah membuat aturan dan melaksanakan tridharma perguruan tinggi sama-sama penting dan menjadi prioritas utama. Untuk mewujudkan tata kelola jurusan yang memperhatikan kesetaraan dan kewajaran kepada para stakeholder, alternative keputusan yang harus diambil adalah pengembangan pegawai dan pemberian kesempatan untuk berkarir di IAIN Pontianak.