ANALISA PASAL 2 AYAT (1-3) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 89 TAHUN 2014 TENTANG SUKU BUNGA MENURUT PUTUSAN MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH NOMOR 08 TAHUN 2006

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya ketimpangan antara pasal 1 ayat (4) dan pasal 2 ayat (1-3). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang; Pertama, peraturan pemerintah nomor 89 tahun 2014 menggunakan suku bunga sebagai tambahan dari pinjaman. Kedua, ketentuan suku bunga sebagai tambahan dari pinjaman dalam PP Nomor 89 Tahun 2014 dapat diselaraskan dengan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah Nomor 08 Tahun 2006 Tentang Bunga Bank. Untuk mencapai tujuan dalam penelitian ini, dilakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode perbandingan hukum untuk mengetahui tentang suku bunga yang bersifat tambahan dalam peraturan pemerintah nomor 89 tahun 2014 tentang suku bunga. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data primer dan data sekunder, dengan mencari literatur-literatur atau referensi yang bersangkutan dengan permasalahan yang akan diteliti. Kemudian , dengan teknik analisis datanya yaitu analisis konten atau analisis isi. Dari hasil penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa; Pertama, suku bunga yang digunakan dalam pasal 2 ayat (1-3) diambil oleh LKM guna untuk memenuhi kebutuhan administrasi dalam proses pencairan pinjaman pembiayaan. Kedua, pasal 2 ayat (1=3) tidak bisa diselaraskan dengan putusan majelis tarjih muhammadiyah karena PP nomor 89 tahun 2014 menerapkan suku bunga sedangkan majelis tarjih muhammadiyah mengharamkan suku bunga namun demikian ada juga fatwa muhammadiyah yang membolehkan koperasi simpan pinjam dan tidak mengatakan itu riba’.