PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH MENETAPKAN HARGA SEMBAKO MELALUI OPERASI PASAR MURAH

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi tingginya harga dan langkanya beberapa kebutuhan pokok setiap tahunnya. Dampak kondisi seperti ini yang dirasakan langsung oleh masyarakat Kalimantan Barat, khususnya masyarakat Kota Pontianak yang penghasilan rendah dan tidak tetap. Maka, Pemerintah mengambil kebijakan untuk menetapakan harga dengan memberikan bantuan paket sembako pada kegiatan Operasi Pasar Murah pada saat menjelang perayaan hari-hari besar keagamaan seperti Raya Idul Fitri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kebijakan Pemerintah Diskumdag Kota Pontianak menetapkan harga sembako dan bagaimana pandangan hukum Islam kebijakan Pemerintah menetapkan harga sembako. Peneliti mengunakan metode penelitian diskriptif analisa yaitu mengumpulkan data kemudian data tersebut disusun, dianalisis kemudian ditarik kesimpulan dan dianalisis dengan mengunakan pendekatan normatif dengan jenis penelitian pustaka (Library research), yaitu mendekati masalah yang diteliti dan apakah sesuai dengan hukum Islam atau tidak. Sumber data mengunakan data primer berupa dokumen laporan kegiatan operasi pasar murah dan kebijakan Pemerintah Diskumdag Kota Pontianak. Sedangkan data sekunder berupa bukubuku teks tentang hukum, skripsi dan jurnal yang bersangkutan dengan peneliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan studi dokumen dan penggunaan bahan pustaka. Sedangkan teknik analisis data, peneliti melakukan reduksi data, penyajian data dan verifikasi. Hasil penelitian kebijakan Pemerintah menetapkan harga sembako melalui operasi pasar murah adalah penetapan harga yang adil karena operasi pasar murah menjual sembako dengan harga yang murah dan diberi potongan harga secara keseluruan paket sembako yaitu, sebesar Rp50.000 dari harga sebelumnya. Dan untuk menahan laju inflasi di pasar demi kemaslahatan umat. Kegiatan operasi pasar murah didahului dengan pembagian kupon melalui Camat dan perangkatnya berdasarkan database kepala keluarga sangat miskin dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Pontianak.