ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK TENTANG PENATAAN PINGGIR SUNGAI KAPUAS (WATER FRONT CITY) TERHADAP PENDAPATAN BONGKAR MUAT BARANG (STEVEDORING) DI PELABUHAN SENGHEI KOTA PONTIANAK

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sumin
dc.contributor.advisor Perdana Putra, Adit
dc.contributor.author S U K R O N
dc.date.accessioned 2022-10-17T08:09:36Z
dc.date.available 2022-10-17T08:09:36Z
dc.date.issued 2021-12-27
dc.identifier.uri https://digilib.iainptk.ac.id/xmlui/handle/123456789/1442
dc.description.abstract Tujuan dari penelitian ini adalah untuk medeskripsikan dan mengetahui secara faktual tentang. 1) Untuk Mengetahui kebijakan pemerintah kota Pontianak di pinggir sungai kapuas. 2) Untuk Mengetahui pendapatan bongkar muat barang sebelum adanya kebijakan pemerintah kota Pontianak tentang penataan di pinggir sungai Kapuas, 3) Untuk Mengetahui dampak kebijakan pemerintah Kota Pontianak tentang penataan terhadap pendapatan bongkar muat barang. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, Teknik dan alat pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dokumentasi yang memaparkan data tentang bongkar muat yang ada di tepian sungai Kapuas. Teknik pengelolahan data dan analisis data menggunakan model interaktif dengan tahapan-tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini adalah 1). Kebijakan Pemerintah kota Pontianak tentang penataan di Pinggir Sungai Kapuas sebagai wajah kota. Yaitu dengan menetapkan GSS (garis sepadan sungai) tanah kalau sudah berisi itu batasnya 15 meter dari sungai Kapuas. Ada beberapa tahapan sebelum membagun tepian sungai Kapuas yang di lakukan oleh pemerintah, tahapan pertama sosialisasi, dimana pemerintah sudah mensosialisasikan yang berkenaan dengan pembagunan tepian sungai Kapuas yang ke dua kelengkapan administrasi yang dalam pembagunan tepian sungai Kapuas yang di jadikan water font. 2). Pendapatan bongkar muat barang sebelum adanya Kebijakan Pemerintah Kota Pontianak, Pendapatan yang diperoleh oleh pekerja bongkar muat barang sebelum adanya kebijakan masih normal. Karena masih minimnya jumlah kapal yang mengantri, suplai barang yang meningkat, dan operasional kapal yang masih lancar ( dua kali) berangkat dalam 1 bulan. dan yang ke 3). Dampak Kebijakan Pemerintah Kota Pontianak Tentang Penataan Terhadap Pendapatan Bongkar Muat Barang tidak berpengaruh sama sekali terhadap pendapatan bongkar muat barang. Akan tetapi, yang menjadi faktor utama penurunan pendapatan pada pekerja bongkar muat barang adalah pandemi Covid-19. Karena sejak pandemi Covid-19 mempengaruhi penyuplain barang dan menghambat operasional bongkar muat barang. Sebelum adanya pandemi Covid-19, bongkar muat barang bisa dilakukan selama 2 kali dalam satu bulan, dan ketika terjadinya pandemi Covid-19 kapal- kapal harus mengantri dan operasional hanya 1 kali dalam satu bulan. en_US
dc.language.iso id en_US
dc.publisher IAIN PONTIANAK en_US
dc.subject Kebijakan Pemerintah en_US
dc.title ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK TENTANG PENATAAN PINGGIR SUNGAI KAPUAS (WATER FRONT CITY) TERHADAP PENDAPATAN BONGKAR MUAT BARANG (STEVEDORING) DI PELABUHAN SENGHEI KOTA PONTIANAK en_US
dc.type Skripsi en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search


Advanced Search

Browse

My Account