PROBLEMATIKA PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT SESUAI PSAK 109 PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Abstract

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan organisasi yang memerlukan tingkat transparansi/akuntanbilitas yang tinggi karena BAZNAS, Provinsi Kalimantan Barat merupakan organisasi nirlaba yang bergerak dalam bidang sosial kemanusiaan dimana tugas dari organisasi adalah menghimpun dana dari masyarakat yang mempunyai dana berlebih dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang masih memiliki keterbatasan dana. Untuk mewujudkan penerapan PSAK 109 terhadap good governance yang tinggi dari sebuah organisasi maka diperlukan internal yang cukup memandai untuk mengontrol jalannya organisasi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui problematika penerapan akuntansi zakat yang diterapkan pada BAZNAS Provinsi Kalimantan barat. 2) mengetahui solusi mengatasi penerapan akuntansi Zakat yang ada di BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan PSAK No. 109. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yakni suatu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Kesimpulan dari penelitian ini ialah:1) Problematika penerapan akuntansi zakat yang diterapkan pada BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat, yaitu BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat belum menerapkan sistem PSAK 109 dari atasan dan hanya menggunakan akuntansi sederhanaBAZNAS Provinsi Kalimantan Baratbelum menggunakan standar PSAK 109 dalam hal pengakuan, pengukuran,dan pengungkapan, akan tetapi walaupun belum menerapkan standar PSAK 109, BAZNAS Provinsi Kalimantan Baratmenggunakan penerapan akuntansi sederhana, walaupun tidak sesempurna seperti yang ada pada PSAK 109 yang mana masih harus menyesuaikan. Dalam halpenyajian dan pelaporan, dari BAZNAS Provinsi Kalimantan Baratmasih jauh dari yang telah distandarkan oleh IAI melalui PSAK 109, walaupun BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat telah membuat laporansetiap bulannya untuk diterbitkan dan diberikankepada para muzakkinya sebagai bentuk tanggung jawab dan bentuk transparan mereka, akan tetapi pembuatan laporannya sangatsederhana dan dibuat secara manual. PadahalPSAK 109 mengharuskan pada setiap organisasi amil zakat baik itu Badan Amil Zakat (BAZ) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ)membuat laporan yang sudah diatur didalamnya, yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana, Laporan AsetKelolaan dan Laporan Arus Kas. Sehingga memiliki akuntabilitas dan benar-benar transparan dalam pengelolaannya, Melainkan hanya laporan secarasederhana yaitu laporan penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak dansedekah. Hal ini yang membuat informasi kepada muzakki tidak lengkap. 2).Solusi mengatasipenerapan akuntansi Zakat yang ada di BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat Berdasarkan PSAK No,109 yaitu dengan cara melakukan keseragaman pelaporan, dan kesederhanaan pencatatan. Sehingga publik dapat membaca laporan akuntansi pengelola zakat serta mengawasi pengelolaannya.