TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KLAUSULA BAKU DALAM PRAKTIK BISNIS KARAOKE DI KOTA PONTIANAK

Abstract

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bentuk perlindungan konsumen terhadap klausula baku yang diterapkan oleh pelaku usaha karaoke di Kota Pontianak ditinjau berdasarkan Hukum Islam yang berfokus kepada KHES dan mengetahui bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap klausula baku yang diterapkan oleh pelaku usaha karaoke di Kota Pontianak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menjawab fokus penelitian: “Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Klausula Baku Dalam Praktik Bisnis Karaoke di Kota Pontianak”. Sumber data dalam penelitian ini adalah para pelaku usaha dan konsumen. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk menganalisis data penelitian ini menggunakan analisis data model interaktif Miles dan Huberman, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif dapat ditempuh dengan empat langkah, yakni: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Sedangkan teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Berdasarkan data yang diperoleh dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa: 1). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 pencantuman kata “dilarang membawa makanan dan minuman dari luar yaitu merupakan klausula terlarang. Oleh karena itu bertentangan dengan dengan pasal 26 KHES yang menyatakan akad batal bila bertentangan dengan Peraturan Pemerintah. 2). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 pencantuman kata “dilarang membawa makanan dan minuman dari luar yaitu merupakan klausula terlarang yang bertentangan pada Pasal 18 Huruf g Undang-Undang Perlindungan Konsumen.