SISTEM PENGELOLAAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN KOTA PONTIANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DI KANTOR BPJS KOTA PONTIANAK

Abstract

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. BPJS terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS) menyatakan jaminan sosial nasional merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat. Selanjutnya di pasal 4 menyebutkan bahwa untuk mewujudkan tujuan sistem jaminan sosial nasional perlu dibentuk badan penyelenggara yang berbentuk badan hukum berdasarkan prinsip kegotong- royongan, nirlaba, keterbukaan, kehatihatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, dan hasil pengelolaan dana jaminan sosial seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta. Penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban atas permasalahan pokok yaitu bagaimana sistem pengelolaan BPJS kesehatan Kota Pontianak di tahun 2020 dan bagaimana Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap pengelolaan BPJS kesehatan Kota Pontianak di tahun 2020. Jenis penelitian yang saya angkat adalah pendekatan kualitatif normatif serta deskriptif, sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan data primer yaitu wawancara dan dokumentasi dan data sekunder, teknik analisis data yaitu tahap reduksi data yaitu kegiatan menerangkan, pengajian data, dan conclusion - drawing - verification yaitu penarikan kesimpulan. Berdasarkan dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa dalam sistem pengelolaan BPJS kesehatan Kota Pontianak dalam pengelolaannya telah sesuai denga apa yang telah diamanatkan oleh undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS. Dengan menggunakan asas gotong-royong, nirlaba, dan BPJS kesehatan Kota Pontianak dalam Persektif Hukum Ekonomi Syariah masih belum sesuai karena masih banyaknya hal-hal yang menentang ajaran syariah seperti masih adanya penambahan yaitu riba, objek yang belum jelas, dan spekulasi penerimaan klaim yang belum tentu sesuai dengan iuran yang telah dibayarkan.