PENERAPAN AKAD MURABAHAH DI BAITUL MAAL WA TAMWIL (BMT) USAHA GABUNGAN TERPADU (UGT) SIDOGIRI CABANG TELUK BATANG KABUPATEN KAYONG UTARA DITINJAU DARI FATWA DSN-MUI NO.04/DSN-MUI/IV/2000

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pernyataan seorang nasabah BMT UGT Sidogiri Cabang Teluk Batang yang memiliki keraguan dalam proses pengadaan barang dan proses pembiayaan, kemudian penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pembiayaan akad murabahah pada BMT UGT Sidogiri Cabang Teluk Batang Kabupaten Kayong Utara dengan fatwa DSN-MUI dan fikih muamalah. Penelitian ini masuk pada rumpun penelitian hukum dengan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan studi kasus (case approach) kemudian digambarkan secara deskriptif kualitatif. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan akad pembiayaan murabahah pada BMT UGT Sidogiri Cabang Teluk Batang Kabupaten Kayong Utara sepenuhnya dilakukan berdasarkan pada asas suka sama suka kemudian dasar tersebut bertujuan mempermudah kedua belah pihak dalam beberapa proses turut menggunakan fatwa DSN-MUI No. 04/DSN- MUI/IV/2000 tentang murabahah. Dalam transaksi murabahah di BMT UGT Sidogiri Cabang Teluk Batang, setelah pihak BMT menyetujui permohonan dengan melihat kelengkapan dokumen atau berkas yang menjadi syarat administrasi kemudian pihak BMT mewakalahkan (memberi kuasa) pembelian barang yang diinginkan anggota kepada anggota itu sendiri. Setelah barang telah dibeli oleh anggota maka anggota memberitahukan kepada pihak BMT, by phone, bahwa dia telah membeli barang tersebut. Pada saat itu barulah terjadi proses penawaran dari pihak BMT kepada anggota, sehingga akad murabahah dilakukan setelah barang sudah menjadi milik BMT yang mana pembeliannya diwakalahkan kepada anggota. Dalam praktik ini, sebagian besar telah sesuai dengan prinsip syariah yang berdasarkan pada fatwa DSN-MUI No. 04/DSN- MUI/IV/2000 tentang murabahah dan fikih muamalah. Peneliti menyarankan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia menyesuaikan antara konsep syariah dengan penerapannya dalam kegiatan operasional bertujuan untuk menjaga kemurnian produk berdasarkan syariah yang juga berkaitan dengan kehalalan produk tersebut.