JASA PARKIR DI JALAN GAJAH MADA KOTA PONTIANAK PERSPEKTIF WADI’AH DALAM KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Abstract

Kemacetan lalu lintas pada ruas jalan telah menjadi masalah, terutama di Negara berkembang seperti Indonesia. Secara umum, ada tiga faktor yang menyebabkan masalah kemacetan yang semakin lama semakin parah, yaitu terus menerus bertambahnya kepemilikan kendaraan, terbatasnya sumber daya untuk melaksanakan pembangunan jalan raya dan fasilitas transportasi yang ada. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) jasa parkir di Jalan Gajah Mada Kota Pontianak; 2) pengendalian parkir di Jalan Gajah Mada Kota Pontianak; 3) ketentuan al- wadi’ah tentang jasa parkir. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan metode pendekatan yuridis normatif. Sumber data penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer dari Kepala Seksi Rekayasa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kota Pontianak, serta beberapa masyarakat pengguna jasa parkir Jalan Gajah Mada Kota Pontianak. Sumber data sekunder yaitu buku-buku yang ditulis oleh orang lain dan juga artikel yang terkait dengan Parkir. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan alat pengumpulan data adalah alat-alat yang digunakan untuk mengumpukan data seperti pedoman wawancara. Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data atau penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Jasa parkir dilakukan dengan cara begitunya saja tanpa harus mendaftarkan diri terlebih dahulu kepada pihak Dinas Perhubungan Kota Pontianak, cukup dari mulut ke mulut saja atau dari turun- temurun; 2) Adapun upaya represif yang ixdilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pontianak dalam menangani setiap kasus pelanggaran semakin ketat dan meningkat sehingga jumlah pelanggaran dalam tiga tahun terakhir menurun secara perlahan. Serta upaya preventif dalam menangani hal tersebut dengan membuat rambu lalu lintas di beberapa titik dikawasan jalan Gajah Mada; 3) Sedangkan jika dilihat dari segi wadi’ah, jasa parkir ini secara akad bertentangan dengan pasal 26 karena melanggar peraturan perundang-undangan dan dianggap batal demi hukum