IMPLEMENTASI UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH PADA IKLAN OBAT KIANPI PIL

Abstract

Penelitian ini bertujuan Dapat menjelaskan tampilan pada iklan obat Kianpi Pil yang disebar-luaskan di Facebook. Dapat mengetahui khasiat yang sesungguhnya ketika konsumen mengkonsumsi obat Kianpi Pil tersebut. Dapat menjelaskan perlindungan hukum terhadap konsumen menurut Undang- Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Hukum perlindungan konsumen yang diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen yang mana mengatur keseluruhan terkait perlindungan konsumen agar antara konsumen dan pelaku usaha tidak merasa saling dirugikan dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah merupakan bentuk positifikasi dari produk hukum fiqih muamalah yang dijamin oleh sistem konstitusi di Indonesia walaupun statusnya masih belum mengikat terhadap kaum muslim. Penelitian ini adalah penelitian ini bersifat penelitian lapangan (field research) yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi sesuai dengan objek yang dipilih peneliti. Sedangkan sumber data diperoleh dari sumber data primer dan sekunder, sumber data primer yaitu peneliti memperoleh dari konsumen langsung yag menggunakan produk tersebut dan sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku serta jurnal dan artikel. Teknik analisa data yaitu melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, verifikasi dan penarikan kesimpulan. Sedangkan dalam uji keabsahan data menggunakan kecukupan refrensi dan member check (pengecekan kembali). Tampilan iklan obat Kianpi Pil yang dipromosikan di media sosial merupakan iklan yang berlebihan, sedangkan hasil yang dirasakan tidak sampai 5-7 kilo dalam seminggu, yang mana yang dapat merugikan konsumen sehingga menurut undang-undang perlindungan konsumen iklan tersebut melanggar ketentuan Pasal 9 ayat 3. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah iklan obat Kiapi Pil yang di promosikan di media sosial Facebook melanggar ketentuan Pasal 36 serta sanksi yang dapat diberikan sudah diatur didalam Pasal 38 jika memang terbukti melakukan ingkar janji.