Eksplorasi Kendala dan Strategi Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Dalam Mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ketapang

Abstract

Surya Darma Putra (12016055), Eksplorasi Kendala dan Strategi Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Dalam Mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ketapang. Program Studi Akuntansi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak 2026M/ 1447 H. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Mendeskripsikan pemahaman pemerintah daerah tentang efektivitas pengumpulan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Ketapang, 2) Mengidentifikasi kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap pendapatan asli daerah menurut pandangan pemangku kepentingan di Kabupaten Ketapang, 3) Menganalisis kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas dan kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Ketapang, dan 4) Menggali strategi yang diterapkan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas pengumpulan dan kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Ketapang. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Sumber data menggunakan data primer yakni kepala bidang PBB-P2 dan pengelolaan PBB-P2. Sedangkan data sekunder mengunakan data pendukung lainnya yang diperlukan untuk penelitian ini. Teknik prngumpulan data dengan berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian teknik analisis data penelitian melakukan reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pengumpulan PBB-P2 di Kabupaten Ketapang didukung oleh pemahaman aparatur pemerintah daerah terhadap dasar hukum, struktur PAD, serta peran strategis PBB-P2 sebagai sumber pendapatan daerah yang relatif stabil. Namun, kontribusi PBB-P2 terhadap PAD belum optimal akibat rendahnya kesadaran wajib pajak, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, belummaksimalnya pendataan dan pemutakhiran data, serta kendala geografis dan teknologi. Pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya seperti sosialisasi, peningkatan pelayanan, pemanfaatan teknologi, dan penguatan koordinasi dengan pemerintah desa dan instansi terkait. Upaya tersebut menunjukkan potensi dalam meningkatkan efektivitas pemungutan PBB-P2 dan kontribusinya terhadap PAD.