PEMANFAATAN DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN FISIK DESA DI DESA PENITI DALAM II KECAMATAN SEGEDONG KABUPATEN MEMPAWAH

Abstract

Dana desa merupakan Dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan diprioritaskan untuk pelaksanan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang dilakukan secara sadar dan terencana melalui tahapan pembangunan yang bertujuan meningkatkan taraf hidup kesejahteraan masyarakat. Melalui Dana Desa, Pemerintah Desa melakukan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan pembangunan agar terpenuhinya kebutuhan dasar pembangunan sebagai sarana dan prasarana desa Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pengelolaan Dana Desa di Desa Peniti Dalam II Kecamatan Segedong Kabupaten Mempawah, mengetahui tingkat efektivitas pengelolaan Dana Desa serta faktor-faktor pendukung dan penghambat pengelolaan anggaran Dana Desa dalam Pembangunan Desa. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Seumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknis pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan metode analisis redukasi data, penyajian data, kesimpulan dan verifikasi. Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi kepada Perangkat Desa dan masyarakat Desa Peniti Dalam II. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa di Desa Peniti Dalam II telah terlaksana dengn optimal secara administratif maupun penerapannya karena anggaran Dana Desa di Desa Peniti Dalam II diperuntukkan untuk bidang pembangunan. Tingkat efektivitas dalam pengelolaan keuangan desa terbilang efektif untuk indikator ketepatan penentuan waktu dan penentuan tujuan, sedangkan ketepatan perhitungan biaya dan ketepatan pengukuran dikatakan cukup efektif. Faktor pendukung dalam pengelolaan Dana Desa adalah bentuk transparansi Pemerintah Desa yang terbuka kepada masyarakat, pertanggungjawaban Pemerintah Desa kepada pihak yang berwenang, pengadaan pelatihan serta tertib terhadap peraturan Undang-Undang. Dan salah satu faktor penghambatnya adalah akses antar desa yang jauh dan tidak optimalnya tim pelaksana yang merangkap menjadi beberapa tim.