ANALISIS KEBIJAKAN TENTANG KEWAJIBAN BUKU NIKAH ORANG TUA SEBAGAI SYARAT PERNIKAHAN ANAK PEREMPUAN PERTAMA DI KANTOR URUSAN AGAMA PONTIANAK BARAT

Abstract

Della Yosevhira (12112010), Analisis Kebijakan Tentang Kewajiban Buku Nikah Orang Tua Sebagai Syarat Pernikahan Anak Perempuan Pertama Di Kantor Urusan Agama Pontianak Barat. Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam (ahwal Syakhsiyyah) Institut agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, 202 5. Penelitian ini penting dilakukan karena kebijakan mewajibkan buku nikah orang tua bagi anak perempuan pertama di KUA Pontianak Barat belum diatur secara eksplisit dalam regulasi nasional. Kebijakan ini menimbulkan pertanyaan hukum sekaligus mencerminkan respons terhadap kondisi sosial yang kompleks, terutama dalam memastikan keabsahan nasab dan wali nikah. Oleh karena itu, analisis terhadap dasar dan pelaksanaannya menjadi hal yang penting untuk ditelaah. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Penetapan persyaratan pernikahan anak perempuan pertama di Kantor Urusan Agama Pontianak Barat; 2) Dasar kebijakan keharusan melampirkan buku nikah orang tua sebagai syarat pernikahan anak perempuan pertama di Kantor Urusan Agama Pontianak Barat; 3) Implikasi penetapan kebijakan terhadap keharusan melampirkan buku nikah orang tua sebagai syarat pernikahan anak perempuan pertama di Kantor Urusan Agama Pontianak Barat. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bersifat kualitatif deskriptif. Kemudian sumber data yang peneliti gunakan untuk penelitian ini yaitu sumber data primer yaitu wawancara yang dilakukan kepada Kepala serta Penghulu KUA Pontianak Barat guna mendapatkan informasi secara detail mengenai topik yang diangkat serta sumber data sekunder berupa data dari buku, jurnal, dan data lainnya. Teknik yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu wawancara dan dokumentasi. Dalam teknik analisa data untuk penelitian ini yaitu mereduksi data, penyajian data, dan terakhir penarikan kesimpulan. Selanjutnya, peneliti memeriksa keabsahan data yang diperoleh dari sumber data hingga teknik penelitian untuk memastikan keakuratan serta mencegah adanya kecurangan atau kebohongan. Berdasarkan dari analisis yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: 1) KUA Pontianak Barat menambahkan syarat buku nikah orang tua bagi anak perempuan pertama sebagai bentuk respons terhadap fenomena pernikahan akibat kehamilan di luar nikah dan pernikahan siri. 2) Kebijakan ini bertujuan menjaga kejelasan nasab dan keabsahan wali nikah sebagai bagian dari kehati-hatian administratif. 3) Meskipun berpotensi memperlambat proses pernikahan dalam kasus tertentu, kebijakan ini memberikan dampak positif dalam memastikan legalitas pernikahan serta memperkuat kesadaran hukum masyarakat.