ANALISIS PEMBIAYAAN PRODUK PERBANKAN SYARIAH DALAM MENGGUNAKAN AKAD MUDHARABAH (STUDI KASUS BANK MUAMALAT KC PONTIANAK)

Abstract

CINDY SEPTI SAPUTRI, Analisis Pembiayaan Produk Perbankan Syariah Dalam Menggunakan Akad Mudharabah (Studi Kasus Bank Muamalat KC Pontianak) Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Pontianak, 2024. Tujuan peneletian ini untuk memaparkan: 1)Untuk mengetahui risiko pembiayaan produk perbankan syariah yang menggunakan akad mudharabah pada Bank Muamalat KC Pontianak. 2) Untuk mengetahui sistem bagi hasil pada produk pembiayaan perbankan syariah yang menggunakan akad mudharabah pada Bank Muamalat KC Pontianak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Lokasi penelitian Bank Muamalat KC Pontianak. Sumber data yang digunakan adalah sumber primer yaitu informasi yang bersumber dari wawancara secara langsung dengan Branch Manager Bank Muamalat KC Pontianak, sedangkan sumber sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumentasi atau studi pustaka untuk melengkapi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa terdapat strategi yang telah dilakukan dalam analisis pembiayaan produk perbankan syariah yang telah diterapkan oleh bank muamalat KC Pontianak : 1) Dalam pembiayaan mudharabah, risiko utamanya yaitu keterlambatan pembayaran. Upaya untuk meminimalkan risiko tersebut, Bank Muamalat melakukan analisis terhadap kapasitas usaha nasabah yang telah berjalan selama minimal dua tahun secara sustainable atau berkelanjutan. 2) Bank Muamalat menerapkan sistem bagi hasil dalam prinsip mudharabah. Dalam sistem ini, hasil investasi dihitung berdasarkan nisbah yang telah disepakati antara bank dan nasabah, tanpa ada potensi kerugian yang timbul, karena pembagian hasil didasarkan pada omset yang diterima. Bank Muamalat menggunakan skema revenue sharing untuk menghindari ketidakpastian dan potensi kerugian, sehingga lebih sesuai dengan prinsip syariah.