ANALISIS SISTEM AKUNTANSI PENGELOLAANDANA DESA SUNGAI MALAYA KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG KABUPATEN KUBU RAYA

Abstract

Aan Kurniawan (12016049). Analisis Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa Sungai Malaya Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Akuntansi Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Pontianak, 2024. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui: 1) Untuk mengetahui sistem akuntansi pengelolaan dana desa di Desa Sungai Malaya Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya. 2) Untuk pengetahui prosedur dari transparansi yang dilakukan pemerintah desa terkait dana desa di Desa Sungai Malaya Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya. 3) Untuk mengetahui proses perencanaan pelaporan pertanggung jawaban keuangan desa di Desa Sungai Malaya Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya. Metode penelitian yang digunakan, adalah kualitatif. teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif meliputi empat tahapan yaitu: pengumpulan data, reduksi data,penyajian data dan penarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan dana desa di Desa Sungai Malaya sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat yang didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018, dimana dalam proses penganggaran sudah melalui beberapa tahap, yakni perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban. Kesimpulan dari masing-masing tahap yakitu: 1) Dalam proses perencanaan telah melibatkan masyarakat dalam memberikan usulan dalam Musrembangdes. 2) Pada penatausahaan dilakukan pencatatan seluruh transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran dalam buku kas umum dan buku kas pembantu pajak dan Pada pelaporan berupa penyampaian laporan atas realisasi anggaran dilakukan dengan dua tahap. 3) Pada pertanggungjawaban berupa kewajiban pemerintah desa mempertanggungjawabankan laporan realisasi anggaran kepada pemerintah di atas namun sebelumnya harus diberitahukan kepada masyarakat melalui musyawarah dan media informasi yang di sediakan oleh desa.