PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MODAL BISNIS DI BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) KCP NANGA PINOH PADA PERUSAHAAN MITRA INDAH DENGAN MENGGUNAKAN AKAD MUSYARAKAH

Abstract

Fatimah Tuzzuhra, NIM: 12007132, Pelaksanaan Pembiayaan Modal Bisnis di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Nanga Pinoh pada Perusahaan Mitra Indah dengan menggunakan Akad Musyarakah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Perbankan Syariah Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, 2023. Perbankan syariah sama seperti perbankan konvesional, adalah sebagai Lembaga intermediari (intermediary institution) artinya dapat menghimpun dan menyalurkan dana dari sub unit ekonomi yang berkelebihan (surplus), dan kepada unit-unit ekonomi yang membutuhkan (deviisit) dana. Penyaluran dana oleh Bank Syariah Indonesia dapat dilakukan dalam bentuk pembiayaan yang berdasarkan pada prinsip bagi hasil dan rugi (Profit Loss and Sharing), yaitu Mudharabah dan Musyarakah. Musyarakah adalah sebagai metode pembiayaan terbaik dalam hukum Islam, karena metode pembiayaan ini didasarkan pada keikutsertaan Bank dan Nasabah Mitra dalam menanam modal, pembagian keuntungan dan tanggungjawab atas kerugian atau resiko yang timbul untuk suatu usaha tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Mengetahui pelaksanaan pembiayaan akad musyarakah di Bank Syariah Cabang Nanga Pinoh; (2) Mengetahui prosedur penetapan proyeksi hasil usaha dalam perhitungan bagi hasil pembiayaan musyarakah di Bank Syariah Indonesia Cabang Nanga Pinoh; (3) Mengetahui korelasi antara penetapan keuntungan di awal oleh Bank Syariah Cabang Nanga Pinoh tentang pembiayaan dengan Mitra Indah dalam musyarakah. Peneilitian ini menggunakan metode Kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil temuan dan hasil analisis dari penelitian, yang digunakan antara lain: (1) Pelaksanaan pembiayaan Mitra Indah di Bank Syariah Indonesia sesuai dengan prosedur pembiayaan musyarakah. Pihak nasabah mengajukan permohonan pembiayaan musyarakah, jika permohonanya sudah disetujui maka pihak bank akan menganalisi pembiayaan. (2) Proyeksi bagi hasil usaha ditetapkan berdasarkan angka minimum dan wajar. Dan juga untuk mempermudah perhitngan pembagian hasil usaha, tanpa melihat untung rugi. Penetapan proyeksi bagi hasil ini tidak sesuai dengan konsep bagi hasil, yang mana untung dibagi nisbah sedangkan rugi dibagi menurut porsi modal. (3) Di Bank Syariah Indonesia Cabang Nanga Pinoh menentukan keuntungannya diawal. Padahal sudah jelas dalam menentukan keuntungan tidak ada yang jumlahnya ditentukan diawal menurut Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang musyarakah. Dan juga pihak bank tidak menyepakati pembagian kerugian, yang mana bank mau untung tetapi tidak mau rugi. Meskipun ini merupakan aplikasi dari prinsip kehati-hatian bagian dari prinsip pengelolaan perbankan berdasarkan prinsip syariah.