PENYALURAN ZAKAT FITRAH KEPADA DUKUN BERANAK DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

Abstract

Tujuan Penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui alasan mengapa masyarakat Dusun Rantau Panjang memilih menyalurkan zakat fitrah kepada dukun beranak; 2) Untuk mengetahui tentang hukum islam terhadap penyaluran zakat fitrah kepada dukun beranak yang terjadi di Dusun Rantau Panjang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif (field research) dan pendekatan normatif empirik. Sumber data menggunakan data primer berupa wawancara dari masyarakat Dusun Rantau Panjang Kecamatan Sebangki Kabupaten Landak yang sudah ditentukan subjeknya, tokoh agama (ustadz Khairul Umam) maupun beberapa masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan zakat fitrah. Sedangkan data sekunder berupa catatan atau data-data yang terdapat dalam pelaksanaan zakat fitrah. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data, peneliti melakukan reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Kemudian data tersebut diperiksa keabsahannya dengan melakukan member chek. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) penyaluran zakat fitrah di Dusun Rantau Panjang dilakukan dengan 2 cara, penyaluran secara langsung kepada dukun beranak dan penyaluran kepada panitia zakat fitrah (amil), dalam penyaluran zakat fitrah kepada dukun beranak masih belum sesuai dengan hukum Islam dikarenakan dukun beranak tersebut masih dipandang orang yang mampu, dan alasan kepada masyarakat masih ada yang menyalurkan zakat fitrahnya kepada dukun beranak karena masyarakat Dusun Rantau Panjang tidak semuanya paham terkait hukum pelaksanaan zakat fitrah; 2) meyalurkan zakat fitrah kepada dukun beranak tidak diperbolehkan, sesuai dengan ketentuan dalam Al-Qur’an surat at-taubah ayat 60 yang mana didalamnya tidak terdapat dukun beranak dalam kategori orang-orang yang dapat menerima zakat fitrah, dukun beranak dapat menerima zakat fitrah apabila dukun beranak tersebut ada salah satu kategori delapan asnaf, jadi sudah jelas bahwa secara hukum asal dukun beranak tidak diperbolehkan diberi harta zakat fitrah, kecuali termasuk salah satu dari delapan golongan yang berhak menerima zakat fitrah.