BISNIS PENGELOLAAN PENGEMIS DALAM PERSPEKTIF PERDA NO.11 TAHUN 2019 PASAL 37 DAN HUKUM ISLAM

Abstract

Penelitian ini berawal dari fenomena pengemis yang menjadi penyakit sosial di Kota Pontianak, pengemis merupakan jalan pintas yang dikerjakan sekelompok masyarakat untuk mencari nafkah dengan mudah mengatasnamakan kemiskinan. Pekerjaan tersebut tidak dibenarkan karena sangat mengganggu ketertiban masyarakat, faktor pendukung yang berperan dalam penanganan pengemis yaitu adanya regulasi perda no.11 tahun 2019 pasal 37 Kota Pontianak. Bisnis pengelolaan pengemis menjadi ketertarikan khusus yang ditujukan kepada pengguna jalan yang melintas di perempatan lampu merah tol kapuas 1 Pontianak. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan kualitatif Sosio Legal Research yang menggunakan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan data primer yang terdiri dari observasi, wawancara, dokumentasi dan data sekunder yang diperoleh melalui literatur kepustakaan, artikel, jurnal dan internet. Teknik analisis data menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Sedangkan dalam uji keabsahan data menggunakan triangulasi dan membercheck. Hasil dari penelitian menunjukan tiga kesimpulan: 1) Bisnis pengelolaan pengemis tidak sesuai berdasarkan hukum positif maupun hukum Islam. 2) Implementasi perda no.11 tahun 2019 pasal 37 belum berjalan dengan optimal, kualitas pelayanan yang masih kurang baik dan sanksi yang diberikan kurang tegas. 3) Pandangan hukum Islam terhadap larangan memberi pengemis, ada tiga macam orang yang dihalalkan mengemis yaitu, orang yang menanggung suatu tanggungan, orang yang ditimpa suatu musibah dan orang yang ditimpa bencana.