HUKUM UANG DOWN PAYMENT DALAM PERJANJIAN RENCANA SEWA MENYEWA KOST GRAND SEPAKAT RESIDENCE DI SEPAKAT II PONTIANAK MENURUT KHES

Abstract

Rizki Vebriyani (11904028), Hukum Uang Down Payment Dalam Perjanjian Rencana Sewa Menyewa Kost Grand Sepakat Residence Di Sepakat II Pontianak Menurut Ijarah Khes. Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak Tahun 1445 H / 2024 M. Tujuan penelitian ini: 1) Untuk mengetahui praktik uang down payment dalam perjanjian sewa menyewa kost di sepakat II Pontianak menurut ijarah KHES. 2) Untuk mengetahui hukum uang down payment dalam perjanjian sewa menyewa kost di sepakat II Pontianak menurut ijarah KHES. Jenis penelitian yang digunakan peneliti untuk memperoleh data adalah dengan menggunakan jenis penelitian normatif empiris. Sumber data penelitian ini yakni sumber data primer dan sekunder, sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara, dan dokumentasi dengan masyarakat yakni sebagai informan dan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal ilmiah, dan skripsi. Adapun teknik pengumpulan data yakni berupa kepustakaan. Alat pengumpulan data dengan cara wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini yakni dengan deskriptif, evaluatif, dan prespiktif. Berdasarkan analisis tersebut, peneliti menyimpulkan 1) Pada prinsipnya kontrak sewa harus menyatakan siapa yang menanggung biaya pemiliharaan asset objek sewa dengan jelas. Jika biaya pemeliharaan dimasukkan dalam akad, penyewa berhak mendapat uang ganti (reimbursement) atas perbaikan tersebut. Hal tersebut berlaku harus dengan persetujuan pemberi sewa. 2) Ketika penyewa kos membatalkan uang DP tersebut lewat jangka waktu maka tidak kembali dan ketika penyewa kos membatalkan uang DP tersebut masih dalam jangka waktu maka DP nya menjadi penyewa kos. bahwa Hukum uang down payment dalam perjanjian rencana sewa menyewa kost di Grand Sepakat Residence Pontianak tidak sesuai dengan teori KHES adapun Hukum uang muka ini diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang berarti kedudukan uang DP menjadi pemilik kos dan penyewa kos tidak dapat meminta kembali ditanggal tertentu ketika calon penyewa membatalkan rencana perjanjian rencana sewa-menyewa kos